A Review Of reformasi intelijen indonesia
A Review Of reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Intelligence given that the “initial line of battle” necessitates adaptation towards the occasions and threats. The orientation in institutional advancement is on the development that synergizes 5 elements; democracy plus the rules on the rule of legislation, professionalism, adaptation to technological developments, a chance to browse contemporary threats, and transformation on the abilities furnished by the condition for getting optimum benefits.
Reformasi Intelijen Indonesia menyoroti pentingnya peningkatan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap BIN. Salah satu aspek kunci dalam tata kelola intelijen adalah pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan yang lebih efektif.
Pencarian informasi yang dilakukan oleh intelijen harus dilakukan dengan cerdas, tidak semata menunjukkan kekuasaan, dan tetap menjaga rambu-rambu penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
Pengusaha dan politikus Indonesia diduga berada di balik bisnis judi on the internet di Kamboja, bisakah polisi menjerat mereka?
). Kemajuan teknologi dan arus keterbukaan informasi menuntut insan intelijen berkerja lebih cerdas dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain sumber daya manusia maka infrastruktur intelijen harus terus disesuaikan seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman.
yaitu operasi yang dilakukan untuk mendukung operasi-operasi taktis yang dilakukan dalam jangka waktu dan kegiatan tertentu, umumnya dilakukan oleh angkatan bersenjata dalam operasi operasi militernya.
Pendadakan strategis mendapatkan informasi lebih lanjut yang sudah terjadi harus diwaspadai polanya sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan. Dalam konteks negara Indonesia, institusi yang paling tepat untuk mempelajari dan mencegah pendadakan strategis adalah intelijen.
Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus mampu menyentuh kebijakan politik. Seringkali karena kebutuhan politik rahasia intelijen harus dibongkar dan dibeberkan secara umum. Hal ini akan menurukan moral insan intelijen.
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Reformasi Intelijen dalam konteks metode kegiatan/operasi yang harus dilakukan adalah penekanan akan penghormatan kepada hak asasi manusia sekaligus taat pada aturan bahwa intelijen bukan penegak hukum.
fifteen unsur yang lain adalah kantor-kantor atau biro dalam departemen eksekutif federal. yang dipimpin oleh the Office from the Director of National Intelligence (ODNI), Badan Intelijen Nasional yang secara resmi tidak terdaftar sebagai anggota dari komunitas ini;
Hal ini tentunya intelijen indonesia menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Proficient, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.
Reformasi Intelijen Indonesia (RII) telah terus menjadi agenda penting dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negeri.